‘Memposisikan Kembali KAIDAH AKHAFFU DHARARAYN

‘Memposisikan Kembali
KAIDAH AKHAFFU DHARARAYN
Oleh Hafidz Abdurrahman, MA
Pengantar Redaksi:
Bisa dikatakan, bahwa kaidah dharar (kemadaratan) merupakan kaidah ushul yang paling banyak digunakan, baik sebagai justifikasi hukum maupun untuk mencari rukhshah (dispensasi), terutama dalam konteks-konteks tertentu, misalnya ketika ada dua kemadaratan yang dipandang berbenturan; mana yang harus dipilih. Dari sinilah kemudian lahir kaidah yang dikenal dengan kaidah akhaffu ad-dhararayn (dua di antara kemadaratan yang lebih ringan), atau ahwan as-syarrayn (dua di antara keburukan yang lebih rendah). Dengan redaksi yang berbeda, kaidah semacam ini antara lain ditemukan dalam karya Al-Ghazali, al-Mustashfâ fî’ ‘Ilm al-Ushûl, hlm. 178 dan As-Suyuthi, al-Asybâh wa an-Nadhâ’ir, hlm. 87. Dalam rubrik Telaah Kitab kali ini, kita akan membahas kaidah di atas secara lebih rinci, sekaligus memposisikannya kembali dalam posisi yang benar, karena kaidah tersebut sering digunakan di luar konteksnya. Selamat membaca!
Sebagaimana diketahui, para ulama ushul telah merumuskan kaidah berikut:
]إذَا تَعَارَضَ شَرَّانِ أَوْ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَشَدَّ الضَّرَرَيْنِ وَأَعْظَمَ الشَّرَّيْنِ[
Jika ada dua keburukan atau kemadaratan bertabrakan maka yang lebih berat madaratnya dan lebih besar keburukannya harus dihilangkan.
]إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَّرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا[
Jika ada dua kemafsadatan bertabrakan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar madaratnya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madaratnya.
Kaidah inilah yang kemudian dikenal dengan kaidah: akhaffu ad-dhararayn (dua di antara kemadaratan yang lebih ringan), atau ahwan as-syarrayn (dua di antara keburukan yang lebih rendah). Mengenai dalil yang dijadikan sandaran, antara lain, sabda Nabi saw.:
«إِذَا الْتَقَى ضَرَرَانِ لِلأَصْغَرِ»
Jika dua bahaya bertemu maka hendaknya dipilih yang paling kecil (bahayanya).
Hanya saja, dalam implementasinya, penggunaan kaidah dharar sering gegabah, dan bahkan telah keluar dari konteksnya. Padahal, sebagai hukum syariat, kaidah ini bukanlah dalil, meskipun bisa diturunkan dalam kasus-kasus lain. Hanya saja, diturunkannya kaidah ini sebagai hukum syariat pada kasus lain, statusnya seperti tahqîq al-manâth, atau pembuktian fakta. Artinya, jika fakta yang dimaksud dalam hukum tersebut sama dengan kasus-kasus lain, fakta-fakta lain tersebut adalah fakta yang sama dengan fakta hukum asalnya sehingga hukumnya sama. Karena itu, untuk mengimplementasikan kaidah ini, yang pertama kali harus dipahami adalah batasan hukum dharar (kemadaratan) itu sendiri.
Batasan Dharar
Secara etimologis, menurut al-Jurjani, dharar merupakan kata dasar dari dharûrah, yang bisa berkonotasi sesuatu yang terjadi, yang notabene tidak dapat dihindari (an-nâzil mimmâ lâ madfa‘ lahu). Adapun menurut terminologi ulama ushul, dharûrah adalah:
1. Sampainya pada batas ketika sesuatu yang dilarang itu tidak diperoleh, maka akan celaka atau binasa, atau nyaris (binasa atau celaka).
2. Keterpaksaan yang sangat mendesak, yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan atau kematian.
Menurut Muhammad Husayn Abdullah, dharar (madarat) adalah lawan naf‘ (manfaat). Menurutnya, yang termasuk dalam pengertian ini adalah ketika seseorang menimpakan kemadaratan, baik kepada dirinya maupun orang lain. Kedua konteks ini, yaitu menimpakan kemadaratan kepada diri sendiri dan orang lain termasuk dalam keumuman hadis: Lâ dharar wa lâ dhirâr (Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan). Sebab, kata dharar dalam hadis tersebut berbentuk nâkirah, yang berada dalam kalimat negatif sehingga berkonotasi umum.
Cakupan hukum dharar ini, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani meliputi dua hal:
(1) Sesuatu itu sendiri memang berbahaya dan membahayakan sekalipun tidak ada seruan Pembuat syariat yang menunjukkan adanya tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilihnya. Status yang berbahaya atau membahayakan itu sendiri telah menjadi dalil bagi keharamannya, karena Pembuat syariat telah mengharamkan dharar (perkara yang berbahaya dan membahayakan) tersebut, sebagaimana sabda Nabi saw.:
«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»
Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan (HR Malik dalam al-Muwaththa’).
(2) Sesuatu yang secara umum telah dibolehkan oleh Pembuat syariat, namun di antara satu persatu yang dibolehkan tersebut ada yang membahayakan sehingga satu persatu yang membahayakan atau menyebabkan terjadinya bahaya tersebut bisa menjadi dalil bagi keharamannya. Sebab, Pembuat syariat telah mengharamkan satu persatu perkara yang membahayakan atau menyebabkan terjadinya bahaya, sekalipun secara umum perkara tersebut hukumnya tetap mubah. Ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada para sahabat dalam Perang Tabuk, ketika beliau telah melewati sebongkah batu, lalu singgah di sana, dan orang-orang pun menimba air dari sumurnya. Tatkala mereka beristirahat, Nabi saw. bersabda:
«لاَ تَشْرَبُوْا مِنْ مَائِهَا وَلاَ تَتَوَضَّؤُوْا مِنْهُ لِلصَّلاَةِ»
jangan meminum airnya dan jangan menggunakannya berwudhu untuk (mengerjakan) shalat (HR Ibn Wahab).
Padahal, hukum air secara mutlak tetap mubah, tetapi untuk kasus air sumur tersebut hukumnya haram, karena berbahaya.
Kedua konteks di atas bisa berlaku untuk benda dan perbuatan. Racun, misalnya, adalah benda yang berbahaya jika diminum, dan bisa membahayakan nyawa peminumnya. Sedangkan aksi seorang matador yang memancing serangan banteng di arena pertunjukan, misalnya, adalah perbuatan yang berbahaya, dan bisa membahayakan keselamatan sang matador. Karena itu, baik racun maupun aksi matador tersebut sama-sama diharamkan. Dalil keharamannya terletak pada aspek bahaya yang terdapat di dalamnya.
Adapun dolar Amerika, sebagai salah satu mata uang asing, misalnya, haram diperjualbelikan ketika membahayakan stabilitas keuangan negara, sekalipun hukum mata uang asing lainnya tetap mubah diperjualbelikan. Demikian juga memberikan informasi kepada rezim yang memusuhi Islam, yang menyebabkan diberangusnya dakwah dan para pengembannya, adalah haram, sekalipun hukum memberikan informasi tentang dakwah secara mutlak tetap mubah. Mengenai dalil keharamannya bisa dikembalikan pada hadis sebongkah batu di atas.
Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa dharar (kemadaratan) itu bisa menimpa diri sendiri dan bisa juga menimpa orang lain. Dharar (kemadaratan) yang menimpa orang lain, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, secara mutlak hukumnya haram.
Adapun dharar (kemadaratan) yang menimpa diri sendiri, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri, maka hukumnya bisa jadi makruh, sunah, atau haram. Larangan Rasul kepada para sahabat untuk tidak memasuki kawasan wabah (ardh thâ‘ûn), misalnya, adalah larangan yang tidak mengikat (ghayr jâzim), atau makruh. Sikap seorang wanita lebih memilih bersabar dengan imbalan surga atas kesabarannya ketimbang didoakan oleh Nabi saw. agar kakinya yang bengkak disembuhkan oleh Allah adalah contoh perbuatan madarat yang disunahkan.
Sedangkan dharar yang menjadi implikasi dari perbuatan yang secara syar‘i diperbolehkan, seperti jihad dan dakwah, yang bisa mengantarkan pada kematian, maka hukumnya tetap diperintahkan. Karena itu, adanya dharar yang menjadi implikasi jihad atau dakwah tersebut tidak bisa mengubah hukum yang asalnya wajib menjadi haram, karena ada madaratnya. Sebaliknya, mati syahid—baik dalam jihad maupun dakwah—tersebut merupakan perkara yang dinyatakan oleh Allah sebagai kebaikan, bukan dharar. Hal ini dipuji oleh Allah dalam firman-Nya:
]مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً[
Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Lalu di antara mereka ada yang gugur (sebagai syahid) dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu (giliran untuk mati syahid); mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya). (QS al-Ahzab [33]: 23).
Aplikasi Kaidah Akhaffu ad-Dhararyn
Di samping hadis yang dikemukakan oleh penulis al-Mawâhib al-Jalîl di atas, ada beberapa hadis lain yang bisa dijadikan argumentasi kaidah ini, antara lain adalah perbuatan Rasulullah saw., yang sekaligus menunjukkan bagaimana cara Rasulullah saw. menentukan pilihan, ketika dihadapkan pada dua dharar (kemadaratan) yang berbenturan. Ini terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan pada bulan Ramadhan. Berpuasa dalam kondisi seperti ini bisa menyebabkan stamina pasukan tempur tidak prima dan mengakibatkan pasukan kaum Muslim akan mengalami kekalahan di medan perang. Dalam hal ini, Rasul memerintahkan para sahabat agar membatalkan puasa, supaya stamina pasukannya prima, dan pada akhirnya bisa menunaikan jihad dengan baik dan sempurna sehingga kemenangan akan berpihak kepada mereka.
Memang, hukum berbuka puasa pada bulan ramadhan adalah haram, tetapi kekalahan dalam peperangan akibat tidak primanya stamina karena faktor kesengajaan juga haram, bahkan lebih diharamkan dibandingkan dengan berbuka pada bulan Ramadhan. Sebab, kekalahan dalam pertempuran adalah lebih madarat dan lebih berbahaya atas kaum Muslim. Karena itu, dalam kasus seperti ini, Rasulullah saw. menginstruksikan agar pasukan perangnya membatalkan puasa mereka. Artinya, beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan perbuatan yang tingkat keharamannya lebih ringan. Ini berlaku dalam konteks ketika dua hukum yang sama-sama mengakibatkan dharar (kemadaratan) tersebut tidak bisa dikerjakan bersama-sama pada waktu yang bersamaan.
Contoh lain, di medan perang, pasukan kaum Muslim haram merusak senjata yang mereka miliki. Sebab, Allah memerintahkan pasukan kaum Muslim untuk selalu waspada bahkan harus selalu membawa senjata di wilayah pertempuran hatta pada saat shalat sekalipun. Allah Swt berfirman dalam QS an-Nisa [4]: 102, yang artinya :
“Hendaklah mereka waspada serta memegang senjatanya. Orang-orang kafir itu bercita-cita agar kalian lengah dari senjata  dan harta benda kalian lalu mereka menyerang kalian sekaligus.”
Ayat ini menunjukkan bahwa menghancurkan senjata adalah haram karena lebih berbahaya dibanding dengan meletakkan senjata. Namun, jika senjata tersebut tidak dihancurkan diduga kuat akan dikuasai oleh musuh, maka senjata tersebut memang harus dihancurkan agar musuh tidak menjadi lebih kuat dibanding kaum Muslim. Bahkan Rasulullah saw. telah mengharamkan setiap hal yang menimbulkan bahaya (dharar) atas kaum Muslim. Beliau bersabda :
‘Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan’ (HR Ahlad dan Ibnu Majah).
Karena itu, menghancurkan senjata kaum Muslim adalah haram dan penguasaan musuh atas senjata tersebut haram pula, tetapi menghancurkan senjata tersebut akan lebih ringan bahayanya. Karena itu, berlakulah kaidah akhaffu adz-dzararayn.
Akan tetapi, jika kedua hukum yang mengakibatkan dharar (kemadaratan) tersebut bisa dikerjakan pada waktu yang sama maka hukum mengerjakan keduanya sama-sama wajib. Tidak ada lagi pilihan; mana di antara keduanya yang lebih ringan dharar (madarat)-nya. Sebab, dalam kasus lain, seperti dalam kasus Perang Badar, Rasul tidak memerintahkan agar pasukan perangnya membatalkan puasa mereka, tatkala puasa mereka itu tidak mengakibatkan hilangnya keprimaan stamina mereka.
Hanya saja, ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di antara kedua dharar tersebut, maka dalam konteks seperti ini juga tidak ada pilihan; mana di antara keduanya yang paling ringan dharar-nya. Misalnya, lokalisasi pelacuran yang jelas-jelas dharar itu dihukumi jâiz (tidak haram) dengan alasan untuk menghindari dharar yang lebih besar, yaitu berkembangnya transaksi seks liar. Ini merupakan contoh penggunaan kaidah akhaffu ad-dhararyn yang keliru. Sebab, kedua bentuk dharar tersebut merupakan pelanggaran hukum syariat yang bisa dihindari, dan tidak mengharuskan masyarakat untuk memilih salah satu di antara keduanya.
Kesimpulan
Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa penggunaan kaidah Akhaffu ad-Dhararyn tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Jika masing-masing dharar tersebut kedudukannya sama—sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing tidak bisa dihindari (baik dengan meninggalkan perintah ataupun melaksanakan larangan)—maka yang harus dipilih adalah mana di antara kedua dharar tersebut yang paling ringan. Di sinilah, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut berlaku.
2. Jika masing-masing dharar tersebut kedudukannya sama—sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing bisa dihindari (baik dengan melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan)—maka tidak diperbolehkan memilih mana di antara kedua dharar tersebut yang paling ringan. Dalam hal ini, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut jelas tidak berlaku.
3. Ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di antara kedua dharar tersebut, maka dalam konteks seperti ini juga tidak ada pilihan; mana di antara keduanya yang paling ringan dharar-nya. Dalam hal ini, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut jelas tidak bisa dipergunakan.
Wallâhu a‘lam bi as-shawâb. []

Oleh Hafidz Abdurrahman, MA
Pengantar Redaksi:
Bisa dikatakan, bahwa kaidah dharar (kemadaratan) merupakan kaidah ushul yang paling banyak digunakan, baik sebagai justifikasi hukum maupun untuk mencari rukhshah (dispensasi), terutama dalam konteks-konteks tertentu, misalnya ketika ada dua kemadaratan yang dipandang berbenturan; mana yang harus dipilih. Dari sinilah kemudian lahir kaidah yang dikenal dengan kaidah akhaffu ad-dhararayn (dua di antara kemadaratan yang lebih ringan), atau ahwan as-syarrayn (dua di antara keburukan yang lebih rendah). Dengan redaksi yang berbeda, kaidah semacam ini antara lain ditemukan dalam karya Al-Ghazali, al-Mustashfâ fî’ ‘Ilm al-Ushûl, hlm. 178 dan As-Suyuthi, al-Asybâh wa an-Nadhâ’ir, hlm. 87. Dalam rubrik Telaah Kitab kali ini, kita akan membahas kaidah di atas secara lebih rinci, sekaligus memposisikannya kembali dalam posisi yang benar, karena kaidah tersebut sering digunakan di luar konteksnya. Selamat membaca!
Sebagaimana diketahui, para ulama ushul telah merumuskan kaidah berikut:
]إذَا تَعَارَضَ شَرَّانِ أَوْ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَشَدَّ الضَّرَرَيْنِ وَأَعْظَمَ الشَّرَّيْنِ[
Jika ada dua keburukan atau kemadaratan bertabrakan maka yang lebih berat madaratnya dan lebih besar keburukannya harus dihilangkan.
]إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَّرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا[
Jika ada dua kemafsadatan bertabrakan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar madaratnya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madaratnya.
Kaidah inilah yang kemudian dikenal dengan kaidah: akhaffu ad-dhararayn (dua di antara kemadaratan yang lebih ringan), atau ahwan as-syarrayn (dua di antara keburukan yang lebih rendah). Mengenai dalil yang dijadikan sandaran, antara lain, sabda Nabi saw.:
«إِذَا الْتَقَى ضَرَرَانِ لِلأَصْغَرِ»
Jika dua bahaya bertemu maka hendaknya dipilih yang paling kecil (bahayanya).
Hanya saja, dalam implementasinya, penggunaan kaidah dharar sering gegabah, dan bahkan telah keluar dari konteksnya. Padahal, sebagai hukum syariat, kaidah ini bukanlah dalil, meskipun bisa diturunkan dalam kasus-kasus lain. Hanya saja, diturunkannya kaidah ini sebagai hukum syariat pada kasus lain, statusnya seperti tahqîq al-manâth, atau pembuktian fakta. Artinya, jika fakta yang dimaksud dalam hukum tersebut sama dengan kasus-kasus lain, fakta-fakta lain tersebut adalah fakta yang sama dengan fakta hukum asalnya sehingga hukumnya sama. Karena itu, untuk mengimplementasikan kaidah ini, yang pertama kali harus dipahami adalah batasan hukum dharar (kemadaratan) itu sendiri.
Batasan Dharar
Secara etimologis, menurut al-Jurjani, dharar merupakan kata dasar dari dharûrah, yang bisa berkonotasi sesuatu yang terjadi, yang notabene tidak dapat dihindari (an-nâzil mimmâ lâ madfa‘ lahu). Adapun menurut terminologi ulama ushul, dharûrah adalah:
1. Sampainya pada batas ketika sesuatu yang dilarang itu tidak diperoleh, maka akan celaka atau binasa, atau nyaris (binasa atau celaka).
2. Keterpaksaan yang sangat mendesak, yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan atau kematian.
Menurut Muhammad Husayn Abdullah, dharar (madarat) adalah lawan naf‘ (manfaat). Menurutnya, yang termasuk dalam pengertian ini adalah ketika seseorang menimpakan kemadaratan, baik kepada dirinya maupun orang lain. Kedua konteks ini, yaitu menimpakan kemadaratan kepada diri sendiri dan orang lain termasuk dalam keumuman hadis: Lâ dharar wa lâ dhirâr (Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan). Sebab, kata dharar dalam hadis tersebut berbentuk nâkirah, yang berada dalam kalimat negatif sehingga berkonotasi umum.
Cakupan hukum dharar ini, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani meliputi dua hal:
(1) Sesuatu itu sendiri memang berbahaya dan membahayakan sekalipun tidak ada seruan Pembuat syariat yang menunjukkan adanya tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilihnya. Status yang berbahaya atau membahayakan itu sendiri telah menjadi dalil bagi keharamannya, karena Pembuat syariat telah mengharamkan dharar (perkara yang berbahaya dan membahayakan) tersebut, sebagaimana sabda Nabi saw.:
«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»
Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan (HR Malik dalam al-Muwaththa’).
(2) Sesuatu yang secara umum telah dibolehkan oleh Pembuat syariat, namun di antara satu persatu yang dibolehkan tersebut ada yang membahayakan sehingga satu persatu yang membahayakan atau menyebabkan terjadinya bahaya tersebut bisa menjadi dalil bagi keharamannya. Sebab, Pembuat syariat telah mengharamkan satu persatu perkara yang membahayakan atau menyebabkan terjadinya bahaya, sekalipun secara umum perkara tersebut hukumnya tetap mubah. Ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada para sahabat dalam Perang Tabuk, ketika beliau telah melewati sebongkah batu, lalu singgah di sana, dan orang-orang pun menimba air dari sumurnya. Tatkala mereka beristirahat, Nabi saw. bersabda:
«لاَ تَشْرَبُوْا مِنْ مَائِهَا وَلاَ تَتَوَضَّؤُوْا مِنْهُ لِلصَّلاَةِ»
jangan meminum airnya dan jangan menggunakannya berwudhu untuk (mengerjakan) shalat (HR Ibn Wahab).
Padahal, hukum air secara mutlak tetap mubah, tetapi untuk kasus air sumur tersebut hukumnya haram, karena berbahaya.
Kedua konteks di atas bisa berlaku untuk benda dan perbuatan. Racun, misalnya, adalah benda yang berbahaya jika diminum, dan bisa membahayakan nyawa peminumnya. Sedangkan aksi seorang matador yang memancing serangan banteng di arena pertunjukan, misalnya, adalah perbuatan yang berbahaya, dan bisa membahayakan keselamatan sang matador. Karena itu, baik racun maupun aksi matador tersebut sama-sama diharamkan. Dalil keharamannya terletak pada aspek bahaya yang terdapat di dalamnya.
Adapun dolar Amerika, sebagai salah satu mata uang asing, misalnya, haram diperjualbelikan ketika membahayakan stabilitas keuangan negara, sekalipun hukum mata uang asing lainnya tetap mubah diperjualbelikan. Demikian juga memberikan informasi kepada rezim yang memusuhi Islam, yang menyebabkan diberangusnya dakwah dan para pengembannya, adalah haram, sekalipun hukum memberikan informasi tentang dakwah secara mutlak tetap mubah. Mengenai dalil keharamannya bisa dikembalikan pada hadis sebongkah batu di atas.
Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa dharar (kemadaratan) itu bisa menimpa diri sendiri dan bisa juga menimpa orang lain. Dharar (kemadaratan) yang menimpa orang lain, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, secara mutlak hukumnya haram.
Adapun dharar (kemadaratan) yang menimpa diri sendiri, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri, maka hukumnya bisa jadi makruh, sunah, atau haram. Larangan Rasul kepada para sahabat untuk tidak memasuki kawasan wabah (ardh thâ‘ûn), misalnya, adalah larangan yang tidak mengikat (ghayr jâzim), atau makruh. Sikap seorang wanita lebih memilih bersabar dengan imbalan surga atas kesabarannya ketimbang didoakan oleh Nabi saw. agar kakinya yang bengkak disembuhkan oleh Allah adalah contoh perbuatan madarat yang disunahkan.
Sedangkan dharar yang menjadi implikasi dari perbuatan yang secara syar‘i diperbolehkan, seperti jihad dan dakwah, yang bisa mengantarkan pada kematian, maka hukumnya tetap diperintahkan. Karena itu, adanya dharar yang menjadi implikasi jihad atau dakwah tersebut tidak bisa mengubah hukum yang asalnya wajib menjadi haram, karena ada madaratnya. Sebaliknya, mati syahid—baik dalam jihad maupun dakwah—tersebut merupakan perkara yang dinyatakan oleh Allah sebagai kebaikan, bukan dharar. Hal ini dipuji oleh Allah dalam firman-Nya:
]مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً[
Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Lalu di antara mereka ada yang gugur (sebagai syahid) dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu (giliran untuk mati syahid); mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya). (QS al-Ahzab [33]: 23).
Aplikasi Kaidah Akhaffu ad-Dhararyn
Di samping hadis yang dikemukakan oleh penulis al-Mawâhib al-Jalîl di atas, ada beberapa hadis lain yang bisa dijadikan argumentasi kaidah ini, antara lain adalah perbuatan Rasulullah saw., yang sekaligus menunjukkan bagaimana cara Rasulullah saw. menentukan pilihan, ketika dihadapkan pada dua dharar (kemadaratan) yang berbenturan. Ini terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan pada bulan Ramadhan. Berpuasa dalam kondisi seperti ini bisa menyebabkan stamina pasukan tempur tidak prima dan mengakibatkan pasukan kaum Muslim akan mengalami kekalahan di medan perang. Dalam hal ini, Rasul memerintahkan para sahabat agar membatalkan puasa, supaya stamina pasukannya prima, dan pada akhirnya bisa menunaikan jihad dengan baik dan sempurna sehingga kemenangan akan berpihak kepada mereka.
Memang, hukum berbuka puasa pada bulan ramadhan adalah haram, tetapi kekalahan dalam peperangan akibat tidak primanya stamina karena faktor kesengajaan juga haram, bahkan lebih diharamkan dibandingkan dengan berbuka pada bulan Ramadhan. Sebab, kekalahan dalam pertempuran adalah lebih madarat dan lebih berbahaya atas kaum Muslim. Karena itu, dalam kasus seperti ini, Rasulullah saw. menginstruksikan agar pasukan perangnya membatalkan puasa mereka. Artinya, beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan perbuatan yang tingkat keharamannya lebih ringan. Ini berlaku dalam konteks ketika dua hukum yang sama-sama mengakibatkan dharar (kemadaratan) tersebut tidak bisa dikerjakan bersama-sama pada waktu yang bersamaan.
Contoh lain, di medan perang, pasukan kaum Muslim haram merusak senjata yang mereka miliki. Sebab, Allah memerintahkan pasukan kaum Muslim untuk selalu waspada bahkan harus selalu membawa senjata di wilayah pertempuran hatta pada saat shalat sekalipun. Allah Swt berfirman dalam QS an-Nisa [4]: 102, yang artinya :
“Hendaklah mereka waspada serta memegang senjatanya. Orang-orang kafir itu bercita-cita agar kalian lengah dari senjata  dan harta benda kalian lalu mereka menyerang kalian sekaligus.”
Ayat ini menunjukkan bahwa menghancurkan senjata adalah haram karena lebih berbahaya dibanding dengan meletakkan senjata. Namun, jika senjata tersebut tidak dihancurkan diduga kuat akan dikuasai oleh musuh, maka senjata tersebut memang harus dihancurkan agar musuh tidak menjadi lebih kuat dibanding kaum Muslim. Bahkan Rasulullah saw. telah mengharamkan setiap hal yang menimbulkan bahaya (dharar) atas kaum Muslim. Beliau bersabda :
‘Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan’ (HR Ahlad dan Ibnu Majah).
Karena itu, menghancurkan senjata kaum Muslim adalah haram dan penguasaan musuh atas senjata tersebut haram pula, tetapi menghancurkan senjata tersebut akan lebih ringan bahayanya. Karena itu, berlakulah kaidah akhaffu adz-dzararayn.
Akan tetapi, jika kedua hukum yang mengakibatkan dharar (kemadaratan) tersebut bisa dikerjakan pada waktu yang sama maka hukum mengerjakan keduanya sama-sama wajib. Tidak ada lagi pilihan; mana di antara keduanya yang lebih ringan dharar (madarat)-nya. Sebab, dalam kasus lain, seperti dalam kasus Perang Badar, Rasul tidak memerintahkan agar pasukan perangnya membatalkan puasa mereka, tatkala puasa mereka itu tidak mengakibatkan hilangnya keprimaan stamina mereka.
Hanya saja, ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di antara kedua dharar tersebut, maka dalam konteks seperti ini juga tidak ada pilihan; mana di antara keduanya yang paling ringan dharar-nya. Misalnya, lokalisasi pelacuran yang jelas-jelas dharar itu dihukumi jâiz (tidak haram) dengan alasan untuk menghindari dharar yang lebih besar, yaitu berkembangnya transaksi seks liar. Ini merupakan contoh penggunaan kaidah akhaffu ad-dhararyn yang keliru. Sebab, kedua bentuk dharar tersebut merupakan pelanggaran hukum syariat yang bisa dihindari, dan tidak mengharuskan masyarakat untuk memilih salah satu di antara keduanya.
Kesimpulan
Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa penggunaan kaidah Akhaffu ad-Dhararyn tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Jika masing-masing dharar tersebut kedudukannya sama—sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing tidak bisa dihindari (baik dengan meninggalkan perintah ataupun melaksanakan larangan)—maka yang harus dipilih adalah mana di antara kedua dharar tersebut yang paling ringan. Di sinilah, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut berlaku.
2. Jika masing-masing dharar tersebut kedudukannya sama—sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing bisa dihindari (baik dengan melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan)—maka tidak diperbolehkan memilih mana di antara kedua dharar tersebut yang paling ringan. Dalam hal ini, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut jelas tidak berlaku.
3. Ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di antara kedua dharar tersebut, maka dalam konteks seperti ini juga tidak ada pilihan; mana di antara keduanya yang paling ringan dharar-nya. Dalam hal ini, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut jelas tidak bisa dipergunakan.
Wallâhu a‘lam bi as-shawâb. []
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s